Rayuan Pulau Palsu di Pesisir Surabaya (1) *Proyek Surabaya Waterfront Land Ditolak Warga

Ancaman Backwater dan Penurunan Tanah

Ancaman Backwater dan Penurunan Tanah

Penolakan proyek SWL tidak hanya datang dari nelayan. Warga yang tinggal di wilayah pemukiman di sekitar proyek, juga tak tinggal diam. Salah satunya adalah Tjahja Tribinuka (55), pensiunan Dosen Jurusan Arsitektur di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya yang tinggal di Keputih Permai.

Ia mengungkapkan, wilayahnya memiliki banyak pintu air penting bagi Surabaya. Jika laut di depan muara sungai diuruk menjadi daratan baru, maka ada harga yang harus dibayar oleh warga jika itu terjadi, begitu kata Tjahja. Harga yang harus dibayar itu adalah fenomena backwater atau air balik, di mana aliran sungai menuju laut tertahan keberadaan pulau buatan.

"

Aliran air dari sungai tertahan menuju pulau buatan menyebabkan air balik atau backwater ke daratan. Situasi ini memicu banjir yang lebih besar," jelas Tjahja.

Secara teknis, Tjahja memaparkan, reklamasi terkhusus skala besar, selalu berdampak buruk pada tata kota, terutama dalam meningkatkan risiko banjir. Penyempitan muara sungai dan hilangnya hutan mangrove yang berfungsi sebagai peredam alami air pasang, akan membuat kawasan permukiman warga semakin rentan terhadap banjir.

Belajar dari kasus di Batam dan Jakarta, penghilangan vegetasi mangrove terbukti memicu banjir rob yang parah. Wajar, kata dia, proyek ini ditolak karena dampak buruknya. Dampaknya meliputi gangguan tata air pesisir, potensi banjir akibat tertutupnya 9 pintu air, peningkatan polusi logam berat, terganggunya pasang surut laut, serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati.

Proyek yang digadang-gadang sebagai pengembangan kawasan baru ini dinilai justru akan mematikan produktivitas ekonomi rakyat dan memicu bencana ekologis yang permanen. Sebab, wilayah pesisir menjadi salah satu kawasan paling terdampak akibat krisis iklim. Lebih-lebih, kata dia, ketika tekanan semakin kuat di kawasan ini akibat pembangunan yang mengabaikan ekologi.

"

Laut Timur Surabaya itu memiliki kelebihan yang luar biasa. Bisa menyediakan keanekaragaman hayati yang sampai didatangi dari Pasuruan, dari Madura," ujar Tjahja.

Ia juga menyoroti dampak SWL terhadap keberadaan sekitar 1.300 hektar tambak di wilayah Keputih yang selama ini menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat. Tjahja menghitung, setiap beberapa hektar tambak mampu menghasilkan berton-ton ikan dan bandeng dalam satu masa panen.

Selain petambak, ada ribuan pencari kepiting yang menggantungkan nasibnya di sana. Reklamasi dikhawatirkan menutup akses dan merusak ekosistem ikan dan kepiting berkembang biak. "Mereka akan mematikan ribuan orang. Mata pencaharian ribuan orang itu akan dimatikan akibat proyek SWL ini. Itu yang penting," tegas Tjahja.

Menurut riset Earth's Future, kawasan pantai yang direklamasi memiliki kerentanan tinggi akibat kenaikan air laut. Lebih dari 50 kota pesisir yang melakukan reklamasi terletak di zona yang diperkirakan mengalami kenaikan permukaan laut yang ditandai pada akhir abad ini, dengan ketinggian dari +0,7 m hingga +0,47 m.

Kenaikan muka air laut, kata Tahjaja, menjadi malapetaka bagi kawasan pesisir Surabaya yang mengalami penurunan muka tanah atau land subsidence. Kombinasi backwater dengan kenaikan muka air laut, itu sama dengan banjir besar, parah dan berpotensi bersifat permanen. Penurunan tanah juga memicu kerusakan rumah warga dan intrusi air laut.

Selain itu, ia menyoroti adanya ketimpangan tata ruang. Lahan reklamasi biasanya dikuasai pengembang swasta untuk hunian mewah bagi kaum elit, sementara nelayan kehilangan akses ke laut dan terancam penggusuran. Tjahja menegaskan, Surabaya Timur saat ini tidak memiliki masalah yang perlu diselesaikan dengan cara reklamasi.