Rencana Pengembangan Panas Bumi di Gunung Ungaran dan Kekhawatiran Warga terhadap Air, Lahan, dan Lingkungan

Dari hamparan sawah, Gunung Ungaran terlihat berdiri di belakang permukiman warga. Dalam foto ini terlihat sawah yang masih hijau, jalan kecil yang membelah lahan, pepohonan, rumah-rumah, dan Gunung Ungaran di belakangnya.

Di sekitar Gunung Ungaran terdapat lahan pertanian, permukiman, sumber air, kawasan wisata, dan kawasan bersejarah seperti Candi Gedong Songo. Kawasan tersebut juga menjadi tempat masyarakat menjalankan aktivitas sehari-hari.

Saat ini ada rencana pengembangan energi panas bumi atau geothermal di kawasan Gunung Ungaran. Rencana ini sebenarnya bukan hal baru. Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Gunung Ungaran telah ditetapkan sejak 2007. Pada 2026, pengembangannya kembali masuk ke tahap eksplorasi dan studi kelayakan.

Pemerintah merencanakan PLTP Gunung Ungaran dengan kapasitas sekitar 55 MW dan target operasi pada 2031. Namun, tahap eksplorasi belum berarti pembangkit langsung dibangun. Masih ada berbagai kajian untuk mengetahui kondisi bawah permukaan dan keberadaan reservoir panas bumi.

Pengeboran eksplorasi diperkirakan mencapai kedalaman sekitar 1.900-2.200 meter. Wilayah kerja yang mencapai sekitar 29.800 hektare juga tidak berarti seluruh wilayah tersebut akan digunakan untuk pembangunan. Pemerintah menyebut fasilitas PLTP nantinya hanya akan menggunakan sebagian dari wilayah kerja tersebut.

Di lapangan, kawasan Gunung Ungaran tidak hanya berupa kawasan yang memiliki potensi panas bumi. Di sekitarnya juga terdapat sawah, rumah warga, sumber air, dan berbagai aktivitas masyarakat.

Karena itu, rencana pengembangan ini menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian masyarakat, terutama terkait air, lahan pertanian, lingkungan, ruang hidup, dan kawasan budaya Gedong Songo.

Pemerintah juga menyebut bahwa aspek lingkungan, keselamatan, kondisi sosial masyarakat, tata ruang, dan pelestarian cagar budaya perlu diperhatikan dalam proses pengembangan. Sampai sekarang, lokasi titik pengeboran juga belum ditentukan dan masih membutuhkan kajian geologi, geofisika, serta geokimia.

Pada 3 September 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan siap menjembatani aspirasi masyarakat terkait rencana tersebut. Pemerintah menyebut kekhawatiran warga perlu menjadi bahan diskusi. Proses pengembangan juga masih harus melalui beberapa tahapan, seperti KKPR, PPKH, Amdal, dan public hearing yang melibatkan masyarakat dan pihak terkait.

Bagi warga di sekitar Gunung Ungaran, hal yang penting bukan hanya soal energi yang akan dihasilkan. Mereka juga perlu mengetahui bagaimana rencana tersebut akan memengaruhi lahan pertanian, sumber air, lingkungan, dan kawasan di sekitar tempat mereka tinggal.

Sebelum kegiatan pengeboran dilakukan, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai lokasi kegiatan, penggunaan lahan, kondisi air, serta hasil kajian lingkungan. Warga juga perlu memiliki ruang untuk menyampaikan kekhawatiran dan pengalaman mereka terkait kondisi di sekitar Gunung Ungaran.

Gunung Ungaran bagi masyarakat di sekitarnya bukan hanya tempat yang memiliki potensi panas bumi. Di kaki gunung tersebut terdapat sawah, rumah, sumber air, tempat bekerja, dan kawasan yang sudah menjadi bagian dari kehidupan warga. Karena itu, rencana pengembangan panas bumi perlu berjalan bersama dengan perhatian terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.