Perempuan Pesisir yang Menanggung Dua Beban

Ketika nelayan yang mayoritas laki-laki menghadapi cuaca yang kian sulit diprediksi di laut, maka perempuan di pesisir menghadapi badai yang lain di rumah. Mereka lah yang mengatur pengeluaran, memastikan anak tetap bisa bersekolah, sekaligus mencari tambahan penghasilan ketika pendapatan keluarga tidak lagi mencukupi. Dan situasi makin tak mudah bagi mereka.

Karena Seroja

Di Kupang, Yasinta Adoe, perwakilan Majelis Nelayan Bersatu, melihat perubahan itu semakin terasa setelah Siklon Seroja menghantam Nusa Tenggara Timur pada April 2021. Banyak keluarga nelayan kehilangan perahu, alat tangkap, maupun sumber penghidupan. Namun, setelah bencana berlalu, tidak semua keluarga mampu bangkit kembali.

"Yang datang justru utang," kata Yasinta.

Ketika hasil tangkapan terus menurun sementara biaya melaut semakin mahal, banyak keluarga tidak lagi memiliki ruang untuk bertahan. Dalam situasi seperti itu, perempuan menjadi pihak yang paling sering mencari pinjaman agar kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi.

"Kalau suami tidak melaut, mama-mama yang putar otak," ujarnya.

Awalnya banyak perempuan meminjam kepada rentenir. Sebagian lainnya terjerat koperasi dengan bunga 15 hingga 20 persen. Pinjaman yang semula diambil untuk membeli beras, membayar sekolah anak, atau memenuhi kebutuhan harian perlahan berubah menjadi beban yang terus menumpuk karena sulit dilunasi.

Tekanan ekonomi tidak berhenti pada persoalan keuangan, namun merembes ke hubungan keluarga. Yasinta bercerita, ketika suami pulang tanpa membawa hasil tangkapan, harapan istri untuk memperoleh uang belanja ikut pupus. Kekecewaan yang terus berulang membuat pertengkaran lebih mudah terjadi.

"Mama-mama marah sama bapak-bapak karena pulang tidak bawa hasil," katanya.

Di balik pertengkaran itu, banyak perempuan juga menyimpan tekanan yang tidak terlihat. Mereka mengaku lebih mudah cemas, sulit tidur, dan sering mengalami sakit kepala. Bagi Yasinta, keluhan itu bukan semata persoalan kesehatan, melainkan akumulasi dari beban hidup yang terus menghimpit.

"Itu karena terlalu banyak pikiran," katanya.

Tekanan itu kadang mencapai titik yang tak banyak diketahui orang. Gambaran ini muncul dalam FGD Studi Komparatif Dampak Krisis Iklim terhadap Kesehatan Petani dan Nelayan di Lahan Kering yang diselenggarakan oleh LaporIklim bersama Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) pada 19 Mei 2026 di Kupang.

Yasinta, salah satu peserta FGD, menceritakan bahwa ia mendengar kisah nelayan perempuan yang memilih bersembunyi di kawasan mangrove ketika waktu membayar utang tiba. Mereka takut suami mengetahui pinjaman yang diam-diam diambil untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ada yang khawatir dimarahi, ada pula yang takut pertengkaran berubah menjadi kekerasan.

Kisah-kisah itu memperlihatkan bahwa ketika laut tak lagi mampu memberi kepastian, beban krisis tidak berhenti di pantai. Ia berpindah ke ruang-ruang domestik, dipikul oleh perempuan yang setiap hari harus memastikan keluarga tetap bertahan.

Sementara para perempuan ini sering kali tak memiliki tempat untuk membagi beratnya beban itu.

Diakui Bekerja, Tak Diakui Sebagai Nelayan

Bagi Yasinta Adoe, persoalan yang dihadapi perempuan nelayan tidak berhenti ketika badai berlalu. Ia melihat banyak perempuan di komunitas nelayan Kota Kupang bekerja setiap hari untuk menopang penghidupan keluarga, tetapi keberadaan mereka masih sering luput dari kebijakan pemerintah.

Laki-laki biasanya melaut hingga perairan yang lebih dalam di luar Teluk Kupang. Sementara itu, perempuan mencari nafkah di wilayah pesisir dan perairan dangkal. Mereka mengumpulkan kerang dan gurita, memancing di sekitar Pulau Kera, mengolah rumput laut, hingga menjual hasil laut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

"Kalau ditanya pekerjaan, banyak mama-mama ini bukan tercatat sebagai nelayan," ujar Yasinta. Di KTP, pekerjaan mereka umumnya tercatat sebagai ibu rumah tangga.

Padahal pekerjaan mereka bergantung pada laut dan menghadapi risiko yang sama ketika cuaca ekstrem datang. Namun karena tidak diakui secara administratif sebagai nelayan, banyak perempuan tidak tercatat sebagai penerima program perlindungan pemerintah, termasuk asuransi bagi nelayan.

Persoalan itu menjadi salah satu alasan lahirnya Majelis Nelayan Bersatu di Kota Kupang yang resmi terbentuk pada 12 Mei 2022. Organisasi ini beranggotakan lebih dari 25 nelayan, dengan sekitar 20 anggota yang aktif terlibat dalam kegiatan organisasi. Sebagian besar anggota aktif tersebut merupakan nelayan perempuan. Organisasi ini dibentuk karena masyarakat pesisir merasa belum dilibatkan secara bermakna dalam berbagai kebijakan pembangunan di kawasan pesisir. Majelis Nelayan Bersatu menjadi ruang bersama untuk menyuarakan kepentingan nelayan tradisional dan nelayan skala kecil yang selama ini kurang terdengar.

Beberapa bulan setelah organisasi terbentuk, para anggota dari tujuh kelurahan pesisir Kota Kupang menggelar serangkaian diskusi dan pemetaan masalah pasca-Badai Seroja 2021. Dari proses itu lahirlah tiga tuntutan utama yang kemudian mereka bawa dalam audiensi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, Dinas Perikanan Kota Kupang, dan Plt. Wali Kota Kupang. Mereka juga mendorong agar tuntutan tersebut masuk ke dalam agenda kebijakan prioritas daerah dan pembahasan Musrenbang Inklusif Provinsi NTT.

Pertama, pembangunan pemecah gelombang di sepanjang pesisir Kota Kupang sebagai upaya melindungi permukiman dan aset nelayan dari ancaman badai dan gelombang pasang. Kedua, penyediaan asuransi bagi aset produktif nelayan, seperti perahu, mesin, dan alat tangkap, agar keluarga nelayan memiliki perlindungan ketika bencana iklim merusak sumber penghidupan mereka. Ketiga, penyediaan skema pinjaman tanpa agunan bagi nelayan yang terdampak krisis iklim. Tuntutan terakhir lahir dari pengalaman pasca-Badai Seroja, ketika banyak keluarga terpaksa meminjam uang kepada rentenir karena tidak memiliki modal untuk memulai kembali usaha mereka.

Salah satu usulan yang mereka dorong adalah pembangunan pemecah gelombang di titik-titik pesisir yang paling sering diterjang gelombang pasang, serta perluasan perlindungan sosial dan akses pembiayaan bagi nelayan skala kecil yang kehilangan perahu dan alat tangkap akibat badai.

Menurut Yasinta, masyarakat pesisir akan menjadi kelompok yang paling rentan apabila badai serupa kembali terjadi. Kerusakan rumah sering kali diikuti hilangnya perahu, mesin, alat tangkap, maupun sarana budidaya yang menjadi sumber penghidupan keluarga. Tanpa perlindungan dan akses pembiayaan yang memadai, proses pemulihan dapat berlangsung bertahun-tahun.

Karena itu, bagi Yasinta, adaptasi terhadap krisis iklim tidak cukup diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur semata.

Pelibatan masyarakat pesisir, termasuk perempuan nelayan, menjadi bagian penting agar kebijakan yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan mereka yang setiap hari hidup berdampingan dengan laut.

Mencari Jalan di Tengah Tekanan

Perempuan bukan hanya menjadi pengelola keuangan keluarga. Mereka juga mencari sumber penghidupan baru ketika laut tak lagi cukup memberi nafkah.

Di Kupang, setelah banyak keluarga terjerat rentenir pasca Siklon Seroja, komunitas Majelis Nelayan Bersatu mulai membangun Usaha Bersama Simpan Pinjam (UBSP). Awalnya hanya sedikit perempuan yang bergabung. Namun perlahan, semakin banyak mama-mama memilih meninggalkan pinjaman berbunga tinggi dan beralih ke sistem simpan pinjam yang mereka kelola bersama.

Pada saat yang sama, mereka tidak berhenti mencari cara lain untuk bertahan. Sebagian perempuan lain mengolah rumput laut menjadi produk pangan bernilai tambah. Rumput laut yang sebelumnya hanya dijual mentah kini diolah menjadi stik makanan. Segenggam rumput laut kering dapat menghasilkan sekitar empat kilogram stik, sebuah upaya sederhana untuk meningkatkan nilai jual hasil laut yang semakin sulit diperoleh.

Sebagian membuka lapak kopi di tepi pantai. Dalam sehari mereka bisa memperoleh sekitar Rp50.000 hingga Rp60.000. Namun sebagian besar pendapatan itu kembali habis untuk membeli stok kopi dan kebutuhan usaha. Menabung masih menjadi kemewahan yang sulit dijangkau ketika utang dan biaya sekolah anak terus menunggu untuk dibayar.

Upaya itu sering terasa terlalu kecil di tengah tekanan yang terlalu besar. Di sejumlah keluarga nelayan, pendidikan menjadi hal pertama yang dikorbankan ketika penghasilan merosot. Orang tua kesulitan membiayai sekolah lanjutan, dan banyak anak akhirnya hanya mampu menyelesaikan pendidikan sampai tingkat sekolah menengah atas.

Impian tentang perguruan tinggi pelan-pelan terasa semakin jauh, terutama ketika kebutuhan makan hari ini terasa lebih mendesak dibanding masa depan beberapa tahun mendatang.

Secercah Cahaya

Upaya bertahan di tengah keterbatasan juga melahirkan inisiatif menjaga lingkungan. Di bawah Majelis Nelayan Bersatu, para perempuan membentuk bank sampah yang mereka kelola secara swadaya. Sampah rumah tangga dipilah, dikumpulkan, lalu ditabung. Hasil penjualannya memang tidak besar, tetapi cukup untuk membeli token listrik, pulsa anak, atau menambah kebutuhan sehari-hari.

"Mama-mama tidak lagi buang sampah, tetapi dipungut dan dipilah ke bank sampah, untuk bayar token listrik atau pulsa anak," kata Yasinta.

Di tengah laut yang semakin sulit memberi penghidupan, perempuan-perempuan itu tidak hanya berusaha mempertahankan ekonomi keluarga. Mereka juga membangun cara-cara baru agar kampung pesisir tetap memiliki masa depan.

Cerita-cerita seperti ini jarang tercatat dalam statistik atau cerita adaptasi terhadap perubahan iklim. Namun justru di ruang-ruang domestik itulah dampaknya paling nyata.

Yasinta tidak ingin perempuan nelayan hanya dipandang sebagai korban. Baginya, mereka adalah orang-orang yang setiap hari membaca perubahan laut, mencari cara agar keluarga tetap bertahan, sekaligus menemukan jalan-jalan kecil untuk beradaptasi. Sayangnya, pengalaman itu kerap berhenti di batas kampung. Banyak keputusan tentang pesisir dan perubahan iklim masih disusun tanpa benar-benar mendengar mereka yang hidup paling dekat dengan dampaknya, misalnya penentuan lokasi pembangunan pemecah gelombang, penyusunan prioritas rehabilitasi pasca-bencana, penataan kawasan pesisir, hingga skema bantuan dan perlindungan sosial bagi nelayan yang kehilangan perahu dan alat tangkap akibat badai.

"Kami berharap proses perencanaan dilakukan lebih awal dan melibatkan komunitas nelayan," kata Yasinta. Menurutnya, ruang itu tidak hanya perlu dibuka bagi nelayan di Kupang, tetapi juga bagi komunitas pesisir lain seperti di Ende dan Maumere, yang menghadapi persoalan serupa tetapi jarang terdengar dalam proses penyusunan kebijakan.

Krisis iklim di pesisir tidak berhenti ketika perahu bersandar. Ia berlanjut di dapur, di buku tabungan keluarga, di utang yang harus dicicil, di anak-anak yang tetap harus bersekolah, dan di perempuan yang setiap hari memastikan rumah tetap berjalan ketika laut tak lagi memberi kepastian.

Selama perempuan nelayan masih dipandang sekadar "pendamping" dan bukan pekerja yang juga menggantungkan hidup pada laut, sebagian besar beban krisis iklim akan tetap luput dari perhatian. Padahal, di balik setiap statistik tentang hasil tangkapan yang menurun, ada kerja yang tak tercatat, pengorbanan yang tak terlihat, dan perempuan-perempuan yang diam-diam menjadi penyangga terakhir kehidupan keluarga pesisir.

Penulis: Fajar Sanintan Jati

Editor: Citra Dyah Prastuti