Kipas Angin, Air Asin, dan Perempuan Pesisir Indramayu yang Terus Bertahan (bagian 2)
Perempuan yang erat dengan berbagai lini produksi di laut nyatanya tak pernah betul-betul dianggap sebagai nelayan - secara formal. Akibatnya, mereka kesulitan mendapatkan hak mereka.
Di dalam rumah, perempuan-perempuan pesisir Indramayu ini mesti berhadapan dengan panasnya rumah dan air yang mesti dicari lebih jauh.
Di luar rumah, tantangan lain sudah menunggu.
Rob yang semakin sering datang tidak hanya memengaruhi kualitas air, tetapi juga mengubah kehidupan para nelayan. Laut yang selama ini menjadi sumber penghidupan perlahan ikut berubah, menghadirkan ketidakpastian baru bagi keluarga-keluarga yang selama ini menggantungkan hidup dari hasil tangkapan ikan.
Di pesisir Indramayu, rob sendiri bukan lagi peristiwa yang datang sesekali. Rini masih mengingat beberapa rumah tetangganya pernah kemasukan air laut ketika pasang tinggi datang. Air menggenangi halaman hingga masuk ke dalam rumah, memaksa warga mengangkat perabot agar tidak terendam.
Kondisi itu sejalan dengan temuan studi Coastal Vulnerability Assessment to Tidal (Rob) Flooding in Indramayu Coast, West Java, Indonesia yang diterbitkan dalam Indonesian Journal of Geography pada 2023. Kajian tersebut menempatkan sebagian besar kawasan pesisir Indramayu dalam kategori kerentanan sedang hingga sangat tinggi terhadap banjir rob, sehingga wilayah ini dinilai memiliki risiko besar terhadap abrasi dan dampak kenaikan muka air laut.
Perubahan itu juga terasa ketika suami Rini melaut. Laut yang dulu menjadi tumpuan hidup keluarga kini semakin sulit diprediksi. Cuaca berubah lebih cepat, sementara hasil tangkapan tidak lagi sebanyak beberapa tahun lalu.
Rini mengatakan ikan-ikan berukuran besar kini semakin sulit ditemukan di perairan dekat pantai. Banyak di antaranya bergerak ke laut yang lebih dalam, di luar jangkauan nelayan kecil dengan kapal dan peralatan sederhana.
"Sekarang kan udah enggak kayak dulu. Sekarang mah berkurang. Kalau cuaca, ikan enggak mau minggir, ke tengah aja. Sedangkan kita nelayan kecil. Ikan-ikan kecil sekarang, ikan tongkol enggak pernah dapat," ujarnya.
Cuaca yang tidak menentu juga mengubah jam kerja para nelayan. Jika angin bertiup kencang atau gelombang meninggi, mereka tidak lagi berani berangkat sejak malam seperti sebelumnya.
"Kalau cuacanya buruk, angin kencang, berangkatnya habis subuh, pulang jam delapan, jam sembilan," kata Rini.
Waktu melaut yang semakin pendek berarti kesempatan mencari ikan ikut berkurang.
Di sejumlah kawasan, garis pantai terus bergeser akibat abrasi, sementara kenaikan muka air laut dan penurunan muka tanah membuat genangan semakin sering terjadi. Pemerintah bahkan memasukkan Indramayu sebagai salah satu prioritas dalam rencana pembangunan Proyek Strategis Nasional Giant Sea Wall (GSW) dan penguatan perlindungan pesisir sepanjang 105 km.
Namun bagi keluarga nelayan, perubahan itu tidak pertama-tama hadir dalam bentuk proyek infrastruktur. Mereka merasakannya melalui hasil tangkapan yang semakin sulit dipastikan dan penghasilan yang kian berfluktuasi.
Ketika ikan yang dibawa pulang semakin sedikit, dampaknya menjalar hingga ke dalam rumah. Pengeluaran tidak ikut berkurang. Air bersih tetap harus dibeli, kebutuhan anak tetap harus dipenuhi, sementara pemasukan bergantung pada laut yang semakin sulit ditebak.
Di tengah situasi itu, perempuan menjadi pihak yang paling sering melakukan penyesuaian. Mereka menghitung kembali belanja harian, menentukan lauk yang bisa dimasak dengan uang yang tersedia, sekaligus memastikan kebutuhan keluarga tetap terpenuhi meski penghasilan tidak selalu datang setiap hari.
Yulianti memahami situasi itu dari sisi yang berbeda. Ia tidak ikut melaut, tetapi pekerjaannya bergantung pada hasil yang dibawa para nelayan. Setiap hari ia mengolah ikan asin dan menjemurnya di bawah terik matahari sebelum dijual.
Seluruh pekerjaannya bergantung pada cuaca. Matahari dibutuhkan agar ikan cepat kering, tetapi panas yang semakin menyengat membuat pekerjaan yang dulu terasa biasa kini jauh lebih melelahkan.
Berjam-jam berada di bawah sinar matahari bukan lagi sekadar bagian dari rutinitas, melainkan risiko yang harus dihadapi agar penghasilan tetap ada.
Perempuan yang Bekerja di Balik Hasil Laut
Yulianti tidak pernah menyebut dirinya nelayan. Tapi ketika perahu-perahu di Indramayu pulang membawa hasil tangkapan, dialah salah satu yang memilah, mengolah, dan memastikan ikan-ikan itu punya nilai jual sebelum sampai ke pasar. Pekerjaan itu sudah bertahun-tahun ia lakukan. Namun ketika hasil tangkapan berkurang, pendapatannya ikut anjlok, dan tidak ada program bantuan yang menjangkaunya, sebab secara administratif ia tidak tercatat sebagai bagian dari rantai nelayan.
Pengalaman Yulianti bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Riset Melihat dari Pesisir, Mendengar dari Perempuan yang dilakukan Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) bersama Sajogyo Institute pada 2024-2025 yang mendokumentasikan pengalaman perempuan nelayan di 17 kabupaten/kota di Indonesia menemukan pola yang berulang di banyak wilayah pesisir, perempuan bekerja di hampir seluruh tahapan usaha perikanan, mulai dari menyiapkan kebutuhan melaut, mencari hasil laut di perairan dangkal, memilah, mengolah, menjemur, hingga memasarkan tangkapan. Riset itu juga mencatat bagaimana perempuan pesisir menghadapi kekerasan berbasis gender dan krisis iklim sebagai bagian dari keseharian yang sama.
Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, nelayan didefinisikan sebagai setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Definisi tersebut tidak membedakan laki-laki maupun perempuan.
Secara hukum, sebenarnya tidak ada yang menghalangi perempuan disebut nelayan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam mendefinisikan nelayan sebagai setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan, tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Tapi dalam praktiknya, pekerjaan pascatangkap yang justru banyak dikerjakan perempuan seperti memilah, mengolah, memasarkan, kerap tidak dianggap sebagai bagian dari "menangkap ikan", sehingga luput dari pendataan dan program pemberdayaan.
Akibatnya bisa ditebak, perempuan pesisir lebih sulit mengakses kartu identitas nelayan, bantuan pemerintah, pelatihan, asuransi, dan program pemberdayaan yang justru dirancang untuk sektor tempat mereka bekerja setiap hari.
Di saat pengakuan atas pekerjaan mereka saja masih jadi perjuangan, perubahan iklim datang menambah lapis beban yang lain.
Perempuan bukan hanya mengelola kebutuhan rumah tangga ketika penghasilan keluarga menurun akibat tangkapan yang berkurang, tapi juga tetap harus bekerja untuk menjaga pemasukan. Mereka berdiri di titik temu antara pekerjaan domestik dan pekerjaan produktif, dua peran yang sama-sama terpukul oleh cuaca yang berubah, namun kerap dihitung terpisah dalam kebijakan, kalau dihitung sama sekali.
Pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya untuk mengurangi risiko di wilayah pesisir - pembangunan tanggul laut, rehabilitasi mangrove, hingga berbagai program adaptasi perubahan iklim terus dilakukan di sepanjang Pantai Utara Jawa, termasuk di Indramayu. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi dampak abrasi, rob, dan ancaman kenaikan muka air laut.
Namun pengalaman Rini dan Yulianti menunjukkan, adaptasi terhadap krisis iklim tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur. Ada persoalan yang berlangsung setiap hari di dalam rumah, jauh dari sorotan publik. Ketika air berubah asin, perempuan yang mencari cara agar kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Ketika penghasilan melaut menurun, mereka pula yang menghitung ulang belanja harian. Ketika panas semakin menyengat, merekalah yang menyesuaikan aktivitas, memastikan anak-anak tetap bisa beristirahat, dan menjaga rumah tetap layak dihuni.
Kebijakan adaptasi perubahan iklim di Indonesia masih banyak dirancang dengan asumsi bahwa seluruh masyarakat mengalami dampak yang sama. Akibatnya, perbedaan peran dan beban antara laki-laki dan perempuan di tingkat rumah tangga maupun komunitas sering kali luput dari perencanaan. Padahal, perempuan umumnya memikul tanggung jawab lebih besar dalam mengelola kebutuhan dasar keluarga, seperti menyediakan air, pangan, dan merawat anggota keluarga, sehingga dampak perubahan iklim mereka rasakan dengan cara yang berbeda.
Selama pengalaman perempuan seperti mereka belum menjadi bagian dari perencanaan adaptasi, berbagai kebijakan berisiko hanya menyentuh persoalan di permukaan seperti tanggul yang berdiri, mangrove yang ditanam, sementara beban yang paling nyata tetap dipikul diam-diam dari dalam rumah. Oleh perempuan.
Penulis: Fajar Sanintan Jati
Editor: Citra Dyah Prastuti
About the author
Redaksi IklimKita
Editor
Tim redaksi IklimKita menulis dan menyunting laporan berbasis data, sains, dan pengalaman warga tentang krisis iklim di Indonesia.




