Ketika Hulu Rusak, Krisis Air Menjadi Nyata

Bendung Katulampa di Kota Bogor selama ini memiliki reputasi di mata warga Jabodetabek yaitu sebagai sirine banjir. Ketika air meluap dan garis ukur menyentuh Siaga 1, warga Jabodetabek mulai bersiap mengamankan barang-barang berharganya agar tidak terkena dampak banjir. Namun, belakangan ini sirine itu tidaklah berbunyi. Bukan karena situasi aman, melainkan karena airnya benar-benar habis.

Pada pertengahan Juli 2026, kondisi di Bendung Katulampa menunjukkan Tinggi Muka Air (TMA) menyentuh angka 0 sentimeter dan bertahan lebih dari satu minggu. Petugas Bendung Katulampa, Muhammad Alwan mengatakan kepada Republika bahwa periode kering 0 cm kali ini berlangsung lebih lama dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Meski sempat turun hujan, Alwan mengatakan bahwa ketinggian air hanya mencapai 30 sentimeter dan bertahan dalam waktu singkat.

Bebatuan besar dan dasar sungai terlihat jelas, tidak mencerminkan sebuah bendung penyangga yang seharusnya menampung air sekaligus jadi penanda siaga banjir untuk kawasan Jabodetabek. Sampah, terutama sampah plastik, tersangkut di antara bebatuan. Tidak terlihat pergerakan arus air. Salah seorang warga sekitar, Ujang, menceritakan kepada CNN Indonesia bahwa dalam kondisi normal, bebatuan besar di area tersebut tidak terlihat.

Menurut Petugas Bendung Katulampa, Muhammad Alwan, penurunan debit air Sungai Ciliwung berpotensi mengganggu pasokan air yang dikelola oleh Perumda Air Minum Tirta Kahuripan untuk sejumlah wilayah di sekitar Bogor dan Depok. Debit air yang terus menurun juga dikhawatirkan berdampak pada sumber air masyarakat. Alwan juga menyampaikan bahwa sejumlah warga sudah mulai melaporkan sumur dan sumber air bersih mereka mengalami kekeringan.

Kekeringan di Bendung Katulampa belum sepenuhnya pulih hingga awal Agustus. Hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah Kota Bogor pada Senin malam, 3 Agustus, sempat menaikkan tinggi muka air Bendung Katulampa. Namun, kenaikan tersebut hanya berlangsung beberapa jam.

Petugas Bendung Katulampa, Muhammad Alwan, mengatakan tinggi muka air sempat naik 10 sentimeter setelah hujan turun. "Ada peningkatan muka air sebesar 10 sentimeter yang terpantai mulai pukul 22.00 WIB hingga pukul 01.00 WIB dini hari," ujar Alwan, seperti dikutip dari VIVA Bogor.

Setelah hujan berhenti, tinggi muka air kembali turun. "Untuk saat ini, TMA kembali ke titik 0 sentimeter." ujarnya.

Hujan yang turun belum cukup untuk untuk memulihkan debit air di hulu Ciliwung yang telah menurun selama musim kemarau. Kondisi tersebut menjadi gambaran kecil dari persoalan yang lebih luas, bahwa kekeringan tidak hanya terjadi di Katulampa. Di sejumlah wilayah lain, kekeringan mulai dirasakan dalam bentuk yang berbeda-beda.

Realitas 2026: Indonesia Dilanda Kemarau Ekstrem dan El Niño

Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada awal Agustus 2026 menunjukkan 76,5% wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. Curah hujan kategori rendah mendominasi hingga 90,79% wilayah Indonesia, sementara 87,28% wilayah mengalami curah hujan di bawah normal.

Kondisi kering tersebut terjadi di tengah fenomena El Niño dengan intensitas sangat kuat. BMKG memprediksi fenomena El Niño ini akan berlangsung hingga awal tahun 2027 dan berpotensi membuat musim kemarau tahun ini lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Artinya, kondisi kekeringan memang tidak hanya terjadi di Bogor saja, tetapi telah meluas ke sebagian besar wilayah Indonesia.

Di sejumlah daerah, dampaknya mulai dirasakan masyarakat dalam bentuk yang lebih nyata. Kekeringan tidak lagi hanya terlihat dari rendahnya debit air sungai, tetapi juga dari sulitnya warga mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Di Desa Gunung Batur, Kota Cilegon, sekitar 1.000 warga harus berjalan sejauh satu kilometer dan mengantre hingga lima jam demi mendapatkan air dari satu-satunya mata air yang masih tersisa. Pemerintah daerah setempat mendistribusikan 2 tangki air bersih menggunakan truk tangki yang kemudian dipindahkan ke kendaraan lebih kecil agar dapat menjangkau permukiman warga yang sulit dilalui kendaraan besar. Setiap kepala keluarga hanya mendapat jatah dua galon air per hari. Di Jawa Tengah, cakupan kekeringan telah mencapai 25 kabupaten/kota, 83 kecamatan, dan 148 desa hingga akhir Juli. Pemerintah daerah telah menyalurkan sekitar 6,8 juta liter air bersih kepada 61.139 kepala keluarga atau 184.643 jiwa terdampak.

Distribusi air bersih menjadi salah satu respons ketika masyarakat mulai kesulitan mendapatkan air. Namun, dampak kekeringan tidak berhenti di rumah tangga. Ketika sumber air berkurang, pertanian yang bergantung pada ketersediaan air juga ikut terdampak.

Sementara di Kabupaten Bekasi, luas lahan pertanian terdampak mencapai 2.592 hektare. Sebagian petani bahkan memilih untuk memanen lebih awal untuk mengurangi jumlah kerugian. Kekeringan tidak hanya menyulitkan masyarakat dalam memperoleh air bersih, tetapi juga mulai memengaruhi rantai produksi pangan.

Persoalannya tidak berhenti di Pulau Jawa. Ketika sumber air menyusut, dampaknya juga terlihat di wilayah lain. Di Kalimantan Barat, Danau Sentarum berubah menjadi hamparan daratan kering dan merekah akibat surutnya air. Debit Sungai Kapuas ikut menyusut, padahal sungai tersebut menjadi salah satu sumber air baku bagi Pontianak dan wilayah sekitarnya. Penurunan debit sungai juga meningkatkan risiko intrusi air laut yang dapat menurunkan kualitas air dan mengganggu produksi air bersih. Di Aceh Barat, sekitar 375 hektare sawah tadah hujan terdampak. Sebagian lahan bahkan tidak dapat dibantu dengan pompanisasi karena sumber air yang dapat dipompa sudah tidak tersedia.

Mengapa pasokan air di berbagai daerah bisa habis begitu cepat ketika hujan mulai berkurang?

Persoalannya berkaitan dengan kemampuan alam dalam menyimpan dan menahan air. Iklim menjadi pemicu, sementara kerusakan lingkungan di kawasan hulu dapat memperbesar dampaknya.

Kondisi ini terjadi di banyak wilayah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 108 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia berada dalam kondisi kritis. Kondisi kritis tersebut ditandai oleh alih fungsi lahan, deforestasi, sedimentasi, serta menurunnya kapasitas resapan air. BNPB menilai pemulihan DAS diperlukan agar penanganan bencana tidak terus bergantung pada respons darurat.

Kerusakan di kawasan hulu menjadi bagian penting dari persoalan tersebut karena kawasan ini berperan dalam menyerap dan menyimpan air. Gambaran kerusakan itu terlihat di wilayah penyangga ibu kota. World Resources Institute (WRI) Indonesia mencatat degradasi hutan telah mengurangi kemampuan DAS Ciliwung dalam mengatur aliran dan menyimpan air. Lebih dari separuh wilayah DAS telah berubah menjadi lahan perkotaan atau pertanian. Sementara itu, Forest Watch Indonesia (FWI) mencatat kerusakan hutan di kawasan DAS Ciliwung, Cisadane, dan Kali Bekasi sepanjang 2017 hingga 2023 mencapai 2.300 hektare, atau setara dengan 860 kali luas Gedung Sate di Bandung. Di kawasan hulu Ciliwung sendiri, Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan, Dyah Murtiningsih, menyebut 73,31% kawasan telah berubah menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), seperti permukiman dan pertanian kering.

Kawasan hulu sejatinya berperan sebagai "tabungan air" yang menyimpan air hujan dan melepaskannya secara perlahan saat kemarau. Namun, ketika tutupan hutan menyusut dan beralih fungsi, tanah akan kehilangan kemampuannya untuk menyimpan air. Akibatnya, saat hujan deras, limpasan permukaan meningkat tajam dan memperbesar risiko banjir. Sebaliknya, ketika hujan berkurang, cadangan air sungai akan menyusut jauh lebih cepat. Artinya, kunci utama menghadapi kekeringan adalah memastikan air yang turun saat musim hujan dapat disimpan dan tetap tersedia ketika musim kemarau datang.

Menjinakkan Bom Waktu: Dari Tanggap Darurat Menuju Solusi Struktural

Kekeringan bukanlah bencana yang dapat diselesaikan hanya dengan mengirim tangki air bersih setiap kali musim kemarau datang. Distribusi air bersih memang penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sedang mengalami krisis, tetapi sifatnya masih tanggap darurat. Penanganan kekeringan membutuhkan upaya yang berjalan dari respons jangka pendek hingga penguatan ketahanan air dalam jangka panjang.

Kajian dalam Jàmbá: Journal of Disaster Risk Studies (2025) menunjukkan bahwa penanganan kekeringan perlu dilakukan secara bertahap. Dalam jangka pendek, prioritas utamanya adalah memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap kebutuhan dasar. Upaya seperti optimalisasi tempat penyimpanan air dan sistem penyediaan air dapat membantu mengurangi dampak langsung kekeringan. Dalam jangka menengah, konservasi air berbasis masyarakat dan pengelolaan lahan berkelanjutan diperlukan untuk memperkuat ketahanan masyarakat ketika musim kemarau kembali datang.

Kajian merekomendasikan pembangunan embung, sumur, pemasangan pompa air, penerapan Pemanenan Air Hujan (Rainwater Harvesting), pembangunan terminal air di wilayah rawan kekeringan, serta perbaikan infrastruktur air bersih. Sementara dalam jangka panjang, kebijakan adaptasi iklim dan pengelolaan sumber daya air berkelanjutan menjadi bagian penting dari risiko kekeringan. Solusi harus menyentuh akar persoalan yaitu bisa melalui rehabilitasi hutan dan DAS, konservasi lahan, pembangunan sumur resapan, perlindungan daerah resapan air, pengendalian alih fungsi lahan yang perlu berjalan beriringan dengan edukasi masyarakat mengenai konservasi air dan penguatan sistem peringatan dini kekeringan.

Pemulihan kawasan DAS membutuhkan peran masyarakat dan ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan tata ruang serta memperbaiki pengelolaan sumber daya air. Kajian retrospektif dua dekade pembangunan konservasi sumber daya air (2024) menunjukkan bahwa krisis air diperparah oleh lemahnya penegakan hukum serta kuatnya ego sektoral antarinstansi. Aturan seperti kewajiban ruang terbuka hijau (UU No. 26/2007) dan tutupan hutan minimal 30% di wilayah DAS (UU No.41/1999) kerap diabaikan di lapangan akibat alih fungsi lahan. Akibatnya, pembangunan waduk dan bendungan saja belum cukup untuk menekan laju erosi DAS. Hal ini sejalan dengan temuan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menekankan bahwa pembangunan infrastruktur air tidak akan berkelanjutan tanpa perlindungan kawasan hulu. Oleh karena itu, pemerintah perlu menetapkan pengelolaan DAS secara terpadu, menindak tegas pelanggaran tata ruang, serta menyediakan anggaran untuk memberikan insentif bagi kawasan yang konsisten menjaga fungsi lindung.

Hal serupa disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan, Dyah Murtiningsih. Menurutnya, distribusi air bersih tidak cukup dijadikan satu-satunya solusi ketika kekeringan melanda.

"Perlu adanya pengendalian tata ruang, perlindungan mata air, rehabilitasi lahan kritis, pengelolaan tanah air, restorasi situ dan sempadan sungai, serta konservasi tanah dan air dari hulu hingga hilir." ujar Dyah kepada Katadata.

Karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah sebelum sumber air benar-benar menyusut, mulai dari menjaga kawasan hulu dan daerah resapan, rehabilitasi kawasan hulu dan daerah resapan, memperkuat infrastruktur penyimpanan air, memastikan tata ruang tidak mengurangi kemampuan suatu wilayah dalam menyimpan air, hingga membangun kolaborasi lintas sektor agar kementerian dan pemerintah daerah tidak berjalan sendiri-sendiri. Upaya ini perlu dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir, bukan hanya ketika kekeringan sudah mencapai kondisi darurat. Ketahanan air perlu dibangun sebelum kekeringan mencapai kondisi darurat.

Pada akhirnya, Katulampa mengering bukan sekadar kisah tentang sungai hulu yang kehabisan air. Ia menjadi pengingat bahwa krisis air terjadi karena ada hubungan erat antara iklim, bentang alam, dan cara kita mengelola lingkungan. Ketika hulu kehilangan kemampuannya menyimpan air, dampaknya akan menjalar dari sawah, keran rumah tangga, hingga ke meja makan kita. Menjinakkan kekeringan tidak hanya merespons krisis saat ini, tetapi juga memulihkan sistem dari hulu ke hilir.