AIPI, Komisi EAT-Lancet AIPI, dan Mitra Tekankan Pentingnya Planetary Health Diets dan Transformasi Sistem Pangan Indonesia lewat Laporan EAT-Lancet 2025

Jakarta -- Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) bersama Komisi EAT-Lancet meluncurkan Laporan EAT-Lancet 2025 di Indonesia pada Senin (18/5). Laporan terbaru ini memperbarui rekomendasi ilmiah yang pertama kali diterbitkan pada 2019 dan menjadi acuan bagi transformasi sistem pangan yang lebih sehat, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Laporan tersebut disusun oleh 76 akademisi bidang pangan dan gizi dari lebih dari 30 negara. Dokumen ini memuat pembaruan mengenai target pola makan sehat, batas aman sistem pangan terhadap daya dukung bumi, serta fondasi sosial yang diperlukan untuk mewujudkan sistem pangan yang adil.

Dalam peluncuran laporan, Prof. Dr. dr. Rina Agustina, M.Gizi menjelaskan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan gizi yang kompleks. Meski prevalensi stunting terus menurun, anemia dan defisiensi mikronutrien masih menjadi persoalan, sementara konsumsi makanan ultra-proses (ultra-processed food/UPF) terus meningkat.

"Hanya sekitar separuh populasi Indonesia yang mampu memenuhi kebutuhan diet dan nutrisi ideal. Pada saat yang sama, konsumsi makanan tinggi sodium dan makanan ultra-proses terus meningkat. Karena itu, planetary health diet menjadi penting sebagai pola makan yang mendukung kesehatan manusia sekaligus keberlanjutan lingkungan," ujarnya.

Planetary Health Diet (PHD) merupakan pola makan yang menekankan konsumsi pangan bergizi dengan dampak lingkungan yang lebih rendah. Pendekatan ini dinilai mampu menjawab tantangan kesehatan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Co-Chair EAT-Lancet, Dr. Shakuntala H. Thilsted, menekankan bahwa transformasi sistem pangan harus dilakukan secara adil dan tidak meninggalkan kelompok rentan.

"Peralihan menuju Planetary Health Diet perlu dilakukan secara adil, karena transformasi sistem pangan tidak boleh mengabaikan kelompok marjinal, petani, masyarakat miskin, dan masyarakat adat yang juga menjadi bagian penting dari sistem pangan," katanya.

Pemerintah juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun sistem pangan nasional. Pelaksana Tugas Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan, Dwi Puspasari, mengatakan transformasi sistem pangan membutuhkan keterlibatan berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pertanian, lingkungan hidup, hingga perdagangan.

Menurutnya, kebijakan pangan dan gizi harus dibangun berdasarkan bukti ilmiah dan pendekatan yang inklusif agar mampu menghasilkan sistem pangan yang sehat, tangguh, dan berkeadilan.

Selain peluncuran laporan, tujuh perwakilan pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil menandatangani deklarasi bersama untuk mempercepat transformasi sistem pangan di Indonesia. Deklarasi tersebut menekankan tiga komitmen utama, yakni memperkuat kolaborasi lintas sektor, memperluas akses masyarakat terhadap pangan sehat yang terjangkau, serta memanfaatkan inovasi digital untuk mendorong perubahan perilaku konsumsi pangan.

Mewakili Koalisi Sistem Pangan Lestari (KSPL)/FOLU Indonesia, Romauli Panggabean mengatakan transformasi sistem pangan hanya dapat diwujudkan melalui kerja sama multipihak.

"Sejak 2020, KSPL telah mempertemukan lebih dari 30 mitra dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, hingga masyarakat sipil. Pendekatan kolaboratif ini menjadi kunci dalam mengoptimalkan rekomendasi Laporan EAT-Lancet 2025 di Indonesia," ujarnya.

Menutup rangkaian acara, Ketua Komisi Ilmu Kedokteran AIPI, Prof. Dr. Herawati Supolo-Sudoyo, mengingatkan bahwa Indonesia kini menghadapi triple burden of malnutrition, yaitu stunting, kekurangan zat gizi mikro, serta meningkatnya obesitas dan penyakit tidak menular akibat pola makan yang tidak sehat.

Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya menjadi tantangan kesehatan masyarakat, tetapi juga ancaman bagi pembangunan nasional yang semakin diperburuk oleh dampak perubahan iklim.

Sebagai tindak lanjut, AIPI bersama para pemangku kepentingan berkomitmen menyusun policy brief yang akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam mengimplementasikan hasil Laporan EAT-Lancet 2025 di tingkat nasional maupun daerah. Mereka menegaskan bahwa pangan sehat tidak boleh menjadi kemewahan, melainkan harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa memandang kondisi ekonomi.